Indra Jaya : Kalau Ada Pengusaha Tak Mau Bayar Pajak, Pol PP Segel Tempat Usahanya!

Ramanews|Metro – Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat bersikap lebih tegas dan konkret, namun tetap mengedepankan pendekatan yang persuasif, humanis dan kekeluargaan.

Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Metro, Indra Jaya menyebut kewenangan Satpol PP itu bahkan berhak melakukan penyegelan suatu tempat usaha yang dianggap tidak kooperatif terhadap pembangunan daerah, atau malah merugikan dengan menghapus aset negara, trotoar misalnya.

“Seperti misalnya soal penghapusan trotoar. Saya dapat informasi, baru satu pengusaha saja yang mengembalikan kerugian daerah, sedangkan yang lainnya masih diupayakan. Upayanya seperti apa? Kalau yang kami mau itu upaya yang konkret, turun ke lapangan! Kalau misalkan gak kooperatif, bila perlu disegel! Kalau misalkan ada pengusaha yang gak mau bayar pajak atau memanipulasi pajaknya, segel tempat usahanya. Lebih tegas lah. Lebih tegas, tapi tetap sesuai aturan,” cetus Indra Jaya saat dikonfirmasi Ramanews.tv di ruang kerjanya, Kamis, 19/1/2023.

“Jadi, Pol PP ini tidak cuma dia menertibkan banner-banner itu aja, itu terlalu kecil lah tugas untuk OPD sekelas Pol PP. Jangan juga jadi lemah di tengah jalan, jangan panas di awal saja tapi tidak ada tindak lanjut. Kami mau semuanya selesai sampai tuntas,” sambungnya.

Politisi dari partai Golkar itu berharap Satpol PP mampu bersikap dan bertindak dengan lebih inovatif dan ikut berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut dia, dengan mengoptimalkan fungsi Satpol PP, PAD Kota Metro berpotensi mengalami peningkatan.

“Berdasarkan hitungan kami, kalau kinerja Satpol PP bisa dioptimalkan, setidaknya PAD bisa meningkat sampai 5 persenan,” kata dia.

Indra Jaya menyebut di Kota Metro banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terkait pajak, retribusi, aset dan reklame. Dia berharap, Pol PP bisa berperan dalam menindak pelanggaran-pelanggaran semisal itu.

“Nah, saya berharap di Kota Metro bisa seperti itu. Sebenarnya, yang paling banyak di Kota Metro ini pelanggaran terkait dengan pajak, retribusi, aset dan reklame. Nah itu yang harusnya didalami oleh Satpol PP,” terangnya.

Kendati demikian, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Metro itu tidak menutup mata atas perubahan pola kinerja Pol PP yang dinilainya cukup positif, pun Indra Jaya mengapresiasi progres tersebut.

“Sampai dengan hari ini kalau saya amati kinerja Satpol PP di bawah kepemimpinan Kasat Definitif, Jose Sarmento ini sudah mengalami banyak perubahan dan itu kami apresiasi. Mudah-mudahan Satpol PP bisa lebih meningkatkan kinerjanya,” tandasnya.[KikiAnggi].

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *