Miskomunikasi di Balik Gejolak TPAS Karangrejo: Ketua RW Temui Wali Kota Metro “Dukung 7 Poin Perbaikan”
Metro – Gejolak yang terjadi di sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Karangrejo beberapa hari terakhir ternyata dipicu oleh miskomunikasi antara pemerintah dan warga. Ketua RW 02 beserta jajaran RT 05, 06, 07, dan 08 Kelurahan Karangrejo menemui Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, di Rumah Dinas Wali Kota, Jumat (25/7) malam, untuk meluruskan persoalan.
Ketua RW 02, Sodri, menjelaskan bahwa warga sebenarnya menyambut positif rencana Pemerintah Kota Metro yang akan membenahi pengelolaan TPAS Karangrejo. Namun, informasi mengenai 7 poin kesepakatan yang telah ditandatangani dalam dialog sebelumnya belum tersampaikan secara merata ke seluruh warga.
“Dalam dialog sebelumnya, yang hadir hanya Ketua RW saja. Informasi bahwa Pemkot Metro akan membenahi pengelolaan TPAS dan memberikan perhatian ke warga itu belum tersampaikan ke semua warga. Karena itu ada miskomunikasi di antara warga,” jelas Sodri.
Sodri menegaskan bahwa mayoritas warga hanya berharap pemerintah lebih memperhatikan mereka melalui pemberian kompensasi, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
“Kami ini dari kepamongan itu butuh dialog, dan kalo memboikot sampah, justru itu tidak menimbulkan solusi, karena kami tetap butuh pemerintah. Warga itu hanya berharap pemerintah memberikan perhatian. Dan keluhan warga itu sudah masuk dalam kesepakatan yang akan diakomodir oleh Pemkot Metro,” tuturnya.
Ia menambahkan, warga justru senang dengan 8 rencana yang akan dilakukan Pemkot Metro. Sebab, rencana tersebut merupakan tuntutan yang sudah lama mereka sampaikan.
Terkait isu adanya gelombang gejolak masyarakat karang rejo bersatu, Sodri menyebut tidak ada hubungannya dengan para pamong, dan penutupan TPAS bukan merupakan solusi.
“Tuntutan warga bukan untuk ditutup, tapi dikelola sesuai dengan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ketika tuntutan itu dipenuhi, warga justru sangat bersyukur. Pamong ini juga tidak mau dilibatkan dengan gerakan Aliansi, karena gimana juga kami butuh pemerintah,” ucapnya.
Sodri mengakui bahwa persoalan TPAS Karangrejo sudah berlangsung sejak lama, bahkan sejak kepemimpinan sebelumnya. Warga sudah berkali-kali mengeluhkan pembenahan TPAS, namun janji perbaikan kerap tidak terealisasi.
“Masalah ini sudah lama, sejak pemimpin sebelumnya, dari zaman pak Pairin. Warga sudah sering mengeluhkan pembenahan TPAS, tapi belum juga diakomodir. Makanya ketika kemarin Pemkot berjanji akan membenahi TPAS tapi belum tersampaikan ke warga, terjadilah gejolak,” imbuh Sodri.
Pertemuan malam itu menjadi pencerahan bagi kedua belah pihak. Sodri berharap ke depan komunikasi antara pemerintah dan warga dapat berjalan lebih baik, agar informasi mengenai program-program perbaikan bisa sampai ke seluruh lapisan masyarakat.(*)