Ramanews|Metro – Wakil Wali Kota Metro, Qomaru Zaman bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Metro ikuti apel siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak dan penyerahan data keluarga beresiko stunting secara simbolis melalui zoom meeting, Kamis, (12/05/2022).
Dalam zoom meeting yang digelar di aula Pemkot Metro tersebut, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menuturkan angka resiko keluarga stunting di Indonesia terbilang cukup tinggi, yakni sejumlah 21,9 juta keluarga.
Menyikapi hal itu, Hasto mengatakan pihaknya akan mengerahkan sebanyak 600 ribu personil yang ditugaskan melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan pemberian bantuan sosial, serta melakukan survey guna menekan angka stunting.
“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Ke-600 ribu personel TPK ini direkrut oleh kepala desa/lurah dari seluruh Indonesia, yang pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para keluarga. Mari kita bekerja secara optimal,” ucapnya dalam Apel Siaga TPK Nusantara Bergerak yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
Lanjutnya, Hasto mengatakan bahwa bidan memiliki kemampuan memberikan pelayanan, sekaligus sebagai koordinator lapangan. Kemudian, unsur PKK sebagai fasilitator/mediator yang memiliki jaringan dan kemampuan membangun hubungan baik lintas sektor di lapangan, serta Kader KB yang piawai dalam melaksanakan KIE personal dan pengumpulan data, terbukti lewat pendataan keluarga tahun 2021.
“Pendataan keluarga tahun 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader pendata, berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 33 provinsi dan memetakan keluarga yg teridentifikasi sebagai keluarga beresiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga,” ungkapnya.
Data keluarga beresiko stunting yang dinilainya dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi dan sekaligus pemutakhiran (updating), agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga, maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan) dan baduta (0-23 bulan).
Oleh karena itu, kader KB akan datang ke rumah para keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi dan validasi data, selain melakukan KIE (komunikasi, edukasi dan informasi) pencegahan stunting.
Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan, mengingat kader Keluarga Berencana (KB) juga adalah bagian dari TPK, bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan dan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kemudian, tambahnya, dalam proses pemutakhiran data, keluarga-keluarga yang ditemui TPK diharap dapat memberi data yang akurat, sesuai kondisi sebenarnya. Petugas verifikasi dan validasi (verval) akan mencatat dan melaporkan adanya pemutakhiran atau perbaikan data keluarga sasaran, menggunakan formulir keluarga berisiko stunting.
“Formulir ini sedikitnya mencatat nama kepala keluarga dan alamat, serta keberadaan anak baduta, balita, pasangan usia subur (PUS) dan ibu hamil,” tambahnya.
Berdasarkan data Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Angka itu masih lebih tinggi dari standar WHO (World Health Organization/PBB) sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024, yakni sebesar 14 persen.(*)
