Wakil Wali Kota Metro Minta ASN dan PPPK Terapkan Budaya Inovasi dan Disiplin

Kota Metro – Wakil Wali Kota Metro, Rafieq Adi Pradana, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memperkuat budaya inovasi dan disiplin dalam pelayanan publik. Hal itu disampaikannya saat mengisi materi orientasi PPPK di Local Education Center (LEC) Kartikatama Metro, Senin, 3/11/2025.

Rafieq menilai banyak program pemerintah daerah berisiko menjadi sekadar retorika administratif tanpa dampak nyata jika tidak disertai pengawasan dan pembuktian yang kuat. “Menetapkan standar itu penting, tetapi lebih penting membuktikan bahwa inovasi membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi format laporan,” katanya.

Menurut Rafieq, sejumlah inovasi pelayanan publik di Kota Metro berhenti pada dokumentasi. Meski dokumen resmi mewajibkan bukti berupa SOP sebelum-sesudah, notulen, dan tangkapan layar aplikasi, data dampak riil bagi masyarakat belum terukur secara konsisten.

Ia mengingatkan bahwa pelaporan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kerap menjadi permainan angka. Padahal, kata dia, regulasi sudah jelas melalui Undang-Undang ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai. “Implementasinya masih lemah, banyak pelanggaran disiplin belum ditangani sesuai aturan,” ujarnya.

Rafieq juga menyoroti percepatan digitalisasi layanan publik dalam kebijakan smart government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurutnya, tanpa keamanan siber yang memadai, digitalisasi justru membuka celah kebocoran data dan penyalahgunaan akses.

Ia memaparkan lima langkah agar budaya inovasi birokrasi tidak berhenti pada wacana. Pertama, mewajibkan bukti digital lengkap atau evidence package untuk setiap inovasi pelayanan. Kedua, publikasi dashboard kinerja publik dengan data waktu dan biaya layanan sebelum-sesudah inovasi. Ketiga, memperketat keamanan data dan audit sistem digital. Keempat, memperkuat kanal pengaduan dan perlindungan pelapor. Kelima, menghubungkan inovasi dengan indikator SAKIP dan program APBD.

“Kalau kita tidak berani membuktikan dengan data dan hasil, budaya inovasi hanya akan menjadi proyek pencitraan birokrasi. Warga tidak butuh jargon inovasi, mereka butuh pelayanan cepat, murah, dan dapat dipercaya,” kata Rafieq. (Advertorial)